Polri Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Harapan Baru Perlindungan Perempuan dan Anak
INAPOS, JAKARTA.- Komitmen Polri dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin diperkuat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia. Peresmian ini dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/26).
Langkah strategis ini menjadi tonggak penting bagi Polri dalam menghadirkan layanan yang lebih humanis, responsif, dan berpihak pada korban, khususnya perempuan dan anak yang selama ini kerap mengalami kekerasan namun memilih diam karena takut, trauma, atau merasa tidak terlindungi.
“Peresmian Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres ini dilakukan untuk optimalisasi pelayanan dan perlindungan terbaik bagi seluruh perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Sigit, selama ini banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lapangan, namun tidak dilaporkan. Dengan hadirnya Direktorat PPA-PPO hingga ke daerah, korban diharapkan memiliki keberanian dan rasa aman untuk melapor.
“Alhamdulillah, dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO ini, korban bisa terlayani dengan baik. Mereka harus merasa yakin bahwa saat melapor, mereka dilindungi,” tegasnya.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di tingkat Mabes Polri, jajarannya telah aktif melakukan sosialisasi selama satu tahun terakhir untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, khususnya korban, agar tidak takut melapor ke aparat penegak hukum.
“Kita sampaikan bahwa korban akan mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pendampingan psikologis yang baik. Karena jika tidak ditangani dengan tepat, trauma bisa semakin dalam,” jelas Sigit.
Tak hanya fokus pada kasus di dalam negeri, Direktorat PPA-PPO Polri juga akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, stakeholder terkait, hingga kerja sama internasional. Hal ini menyusul maraknya kasus perdagangan orang (TPPO) dan people smuggling yang menjerat warga negara Indonesia dengan modus janji pekerjaan di luar negeri melalui jalur ilegal.
“Banyak korban perempuan dan anak yang tertipu, dijanjikan pekerjaan, namun justru menjadi korban di luar negeri. Di sinilah negara harus hadir untuk mencegah dan melindungi,” papar Kapolri.
Sigit menegaskan, Direktorat PPA-PPO akan berperan penting dalam pencegahan TPPO, sekaligus memastikan korban mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan, termasuk bagi pekerja migran Indonesia.
Ia berharap, launching Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum besar untuk memperkuat pelayanan publik yang berkeadilan, profesional, serta mendorong kesetaraan gender di tubuh Polri.
“Ini adalah momentum yang harus terus kita dorong agar perlindungan terhadap perempuan, anak, dan korban people smuggling benar-benar maksimal ke depan. Personel akan terus kita tingkatkan profesionalismenya,” tutup Kapolri.
Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang resmi melaunching Direktorat PPA-PPO meliputi:
1. Polda Metro Jaya
Polres Metro Jakarta Barat
Polres Metro Jakarta Timur
Polres Metro Jakarta Utara
Polres Metro Jakarta Pusat
Polres Metro Bekasi Kota
2. Polda Jawa Timur
Polrestabes Surabaya
Polresta Sidoarjo
Polres Malang
Polres Probolinggo Kota
Polres Batu
3. Polda Sumatera Selatan
Polres Lahat
Polres Ogan Komering Ulu
Polres Musi Rawas Utara
Polres Ogan Ilir
4. Polda Jawa Barat
Polres Karawang
Polres Bogor
5. Polda Jawa Tengah
Polrestabes Semarang
Polresta Banyumas
Polresta Surakarta
Polresta Cilacap
Polres Magelang Kota
6. Polda Sumatera Utara
Polres Tanah Karo
7. Polda Sulawesi Selatan
8. Polda Kalimantan Barat
9. Polda Nusa Tenggara Barat (NTB)
10. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT)
11. Polda Sulawesi Utara
Reporter: Zaenal
Editor: Redaksi Inapos
