Pemkab Cirebon Pertahankan WTP 11 Kali Berturut-turut, Imron: Bukti Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
INAPOS. CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih sejak 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Cirebon, H. Imron, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Bupati Imron mengatakan, opini WTP merupakan pengakuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurutnya, capaian tersebut juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Raihan ini menjadi bukti konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih, tertib, dan profesional,” ujar Imron.
Dalam pemeriksaannya, BPK RI tidak hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan pemerintah daerah.
SPI berfungsi memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai tujuan, menjaga keandalan laporan keuangan, melindungi aset daerah, serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Imron menilai, penguatan SPI menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sistem pengawasan yang kuat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan secara tepat sasaran, aman, dan sesuai aturan.
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan dan pengendalian terus kami perkuat,” katanya.
Imron menegaskan, opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan cerminan pengelolaan keuangan yang berdampak pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik akan membuat berbagai program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, penggunaan anggaran menjadi lebih efisien untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta sektor-sektor strategis lainnya.
Imron menambahkan, audit yang dilakukan BPK RI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan independen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Dengan raihan WTP ke-11 secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Reporter : Didin
Editor : Tim Redaksi
