INAPOS, JAKARTA – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menetapkan perubahan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan anggaran tersebut, DPRD mendorong agar penciptaan lapangan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta penanganan persoalan infrastruktur perkotaan menjadi prioritas utama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan penetapan jadwal pembahasan APBD 2027 juga mencakup agenda reses anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masukan warga tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
“Kita menetapkan jadwal perubahan pembahasan APBD 2027 serta jadwal reses, agar kita bisa kembali menyerap aspirasi dari masyarakat,” ujar Wibi, Jumat (23/10/2026).
Ia menegaskan, anggaran tahun 2027 harus diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja di tengah tekanan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah memperbanyak kegiatan job fair atau bursa kerja dengan melibatkan berbagai mitra kolaborasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Jakarta.
“Bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu sangat penting. Job fair harus diperbanyak dan melibatkan banyak mitra kolaborasi, sehingga penyerapan tenaga kerja amat terasa oleh masyarakat Jakarta,” katanya.
Selain memperbanyak bursa kerja, Wibi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah program padat karya yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kelompok masyarakat pada desil kesejahteraan terendah.
Menurutnya, program tersebut perlu diperkuat agar masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan memperoleh penghasilan sekaligus mendapatkan manfaat langsung dari belanja pemerintah daerah.
DPRD juga meminta Pemprov DKI memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan perkotaan, mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, hingga pencemaran udara.
“Ini menjadi perhatian serius yang kita minta kepada Pemprov untuk bisa ditebalkan,” tegasnya.
Wibi mengajak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta mengawal pembahasan APBD 2027 secara cermat dan solid. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang optimal bagi warga ibu kota.
Berdasarkan hasil rapat Bamus DPRD DKI Jakarta, pembahasan APBD 2027 diawali dengan rapat internal Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (26/10/2026).
Selanjutnya, rapat konsultasi komisi-komisi bersama pihak eksekutif dan TAPD dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Oktober 2026. Agenda tersebut bertujuan mendalami rancangan anggaran sesuai bidang dan kebutuhan masing-masing komisi.
Pada 24 November 2026, pembahasan dilanjutkan melalui rapat paripurna bersama TAPD dan pimpinan komisi-komisi. Agenda kemudian diteruskan dengan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk penelitian akhir dan persetujuan Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.
Selain agenda pembahasan anggaran, Bamus menetapkan jadwal reses ke-I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada 12, 13, 17, 18, 23, 25, 26, dan 30 November 2026.
Laporan tertulis hasil reses dijadwalkan disampaikan pada 1–2 Desember 2026. Sementara itu, rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses akan digelar pada 17 Desember 2026.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD DKI Jakarta berharap penyusunan APBD 2027 dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan sosial, serta mempercepat penanganan berbagai persoalan perkotaan.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
