Antrean Panjang Jadi Sorotan, DPRD DKI Dorong Perbaikan Program Pangan Bersubsidi 2026
INAPOS, JAKARTA.- Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif terus mengkaji optimalisasi program pangan bersubsidi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (monev) Hasil Reses APBD 2025 serta Rencana Realisasi APBD 2026.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program pangan bersubsidi masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan, terutama antrean panjang warga dan keterbatasan kuota penerima manfaat.
“Problem utamanya itu antrean yang panjang dan kuota yang cepat habis. Ini terus kami bahas dalam setiap rapat kerja,” ujar Nova, Kamis (22/1/26).
Nova menilai, kondisi tersebut tidak hanya menguras waktu warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya perbaikan sistem distribusi agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan lebih tertib.
Salah satu langkah yang diusulkan Komisi B adalah penerapan sistem by name by address, sehingga pendistribusian pangan bersubsidi dapat dilakukan lebih cepat, terdata dengan baik, dan mengurangi penumpukan antrean di lokasi pengambilan.
Meski sebagian proses distribusi telah dilakukan secara daring dan beberapa kendala sudah ditindaklanjuti, Nova mengakui bahwa hambatan teknis di lapangan masih sering terjadi. Hal ini diperparah dengan keterbatasan anggaran program yang terbagi antara anggaran murni dan APBD Perubahan.
“Karena anggarannya terbatas, perlu langkah lanjutan agar kuota yang ada bisa dimaksimalkan dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Nova menyoroti minimnya titik distribusi pangan bersubsidi di sejumlah wilayah. Dalam satu kawasan, sering kali hanya tersedia satu titik distribusi, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.
“Akibatnya antrean menjadi panjang dan kuota cepat habis. Ini perlu dievaluasi agar titik distribusi bisa tersebar di beberapa wilayah,” katanya.
Ia menambahkan, distribusi pangan bersubsidi melibatkan sejumlah BUMD, seperti Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya. Komisi B pun mendorong BUMD-BUMD tersebut untuk memperluas cakupan dan menambah titik distribusi agar akses masyarakat semakin mudah.
“Kami minta cakupannya diperluas. Ini terus kami bahas dalam setiap rapat kerja agar program pangan bersubsidi benar-benar memberi manfaat optimal bagi warga Jakarta,” tandas Nova.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi Inapos
