APBN Jabar 2025 Surplus Rp26,43 Triliun, Program Sosial dan Ekonomi Warga Terus Bergulir
INAPOS, BANDUNG.- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Barat hingga 31 Desember 2025 mencatatkan capaian positif.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target, tumbuh 6,44 persen (year on year/yoy). Sementara belanja negara terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88 persen dari pagu, sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp26,43 triliun.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Rina Lisnawati, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan ketahanan fiskal Jawa Barat di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.
Dari sisi penerimaan, pajak menjadi kontributor utama dengan realisasi mencapai Rp109,01 triliun atau 92,47 persen dari target, tumbuh 8,19 persen (yoy). Seluruh jenis pajak utama di Jawa Barat tercatat mengalami pertumbuhan positif. Bahkan, Pajak Lainnya melonjak signifikan hingga 9.546,65 persen, seiring implementasi kebijakan Deposit Pajak.
“Secara khusus di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat II, penerimaan pajak mencapai Rp49,7 triliun atau 101,7 persen dari target, tumbuh 19 persen (yoy) jika memperhitungkan dampak implementasi CTAS,” ujar Rina dalam keterangan resminya pada Kamis (22/1/26).
Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor Industri Pengolahan tumbuh 29 persen (yoy), Konstruksi dan Real Estat tumbuh 5,9 persen, serta Jasa Perusahaan tumbuh 1,5 persen.
Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp28,52 triliun atau 100,70 persen dari target, meski mengalami penurunan tipis 0,30 persen (yoy). Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp0,41 triliun atau 108,99 persen, sedangkan Cukai terealisasi Rp28,11 triliun atau 100,59 persen, yang masih didominasi oleh Cukai Hasil Tembakau.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp8,12 triliun atau 146,64 persen dari target, tumbuh 8,58 persen (yoy). PNBP Lainnya tercatat Rp3,88 triliun atau 202,65 persen, sedangkan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp4,24 triliun atau 117,08 persen.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara sebesar Rp119,22 triliun mengalami kontraksi 6,77 persen (yoy), terutama dipengaruhi penurunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 19,47 persen. Namun, Transfer ke Daerah (TKD) justru tumbuh 2,40 persen, menunjukkan keberpihakan fiskal kepada daerah.
Belanja K/L terealisasi Rp43,22 triliun, dengan Belanja Pegawai mencapai 98,35 persen, Belanja Barang 89,82 persen, Belanja Modal 91,35 persen, dan Belanja Sosial hampir menyentuh 100 persen, menjadi penyerapan tertinggi.
Sementara TKD terealisasi Rp76,01 triliun atau 98,47 persen dari pagu, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 99,86 persen, Dana Insentif Fiskal (DIF) 100 persen, serta Dana Desa tersalurkan Rp6,06 triliun.
Berbagai program prioritas nasional pun terus berjalan dan memberi dampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 11,14 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota.
Program FLPP merealisasikan pembangunan 62 ribu unit rumah, sementara penyaluran KUR mencapai Rp28,61 triliun untuk 510 ribu debitur dan UMi sebesar Rp2,14 triliun untuk 417 ribu debitur.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen (yoy) dengan inflasi Desember 2025 terkendali di 2,63 persen. Neraca perdagangan November 2025 juga mencatatkan surplus USD 2,35 miliar, mencerminkan daya saing ekspor yang tetap kuat.
Dengan berbagai capaian tersebut, APBN terus berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian. Pemerintah memastikan reformasi fiskal terus dilakukan agar APBN tetap sehat, responsif, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi Inapos
