INAPOS, JAKARTA.- Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang tengah mengusut tiga dugaan mega kasus korupsi. Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan murni demi pemberantasan korupsi serta penyelamatan keuangan negara.
“Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” ujar Benny K Harman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/7/26).
Adapun tiga perkara yang tengah ditangani Kortas Tipikor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout) di Sumatra dan sejumlah daerah, dugaan korupsi di PT ASABRI, serta dugaan penyimpangan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak usaha PT Krakatau Steel.
Dalam proses penyidikan, tim gabungan telah menggeledah 12 lokasi, termasuk sebuah money changer, sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing senilai miliaran rupiah, serta puluhan kilogram emas yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Benny berharap aparat kepolisian dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk membongkar pola dan modus kejahatan yang digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Dan penting sekali untuk Polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan oleh para pelaku,” tegasnya.
Di tengah proses penyidikan, nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, ikut menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah beredarnya informasi mengenai pengamanan ketat oleh aparat TNI di kediamannya, serta beredarnya foto yang diklaim memperlihatkan dirinya bersama keluarga di salah satu rumah yang digeledah penyidik.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai keterkaitan informasi tersebut dengan operasi penyidikan yang dilakukan Polri.
Untuk menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat, Benny meminta Kejaksaan Agung, TNI, dan pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi.
“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat,” katanya.
Benny juga menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi terhadap proses penegakan hukum. Menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas keadilan dan memperlakukan setiap orang secara setara di hadapan hukum.
“Penegakan hukum harus adil, tidak boleh ada pilih kasih,” ujarnya.
Ia juga menyoroti berbagai narasi yang berkembang di media sosial mengenai dugaan rivalitas antara Polri dan Kejaksaan. Menurut Benny, Polri harus mampu menunjukkan integritas dan profesionalisme agar kepercayaan publik terhadap proses hukum tetap terjaga.
“Di sini Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat. Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum,” tegas Legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Benny menambahkan, pengusutan dugaan korupsi di sektor batu bara, PT ASABRI, dan Krakatau Steel telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta seluruh proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo agar hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan status maupun kekuasaan.
“Presiden Prabowo sudah berpesan jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Siapapun yang terlibat korupsi harus dan wajib bertanggung jawab secara hukum,” tegas Benny.
Lebih lanjut, apabila ditemukan adanya dinamika atau rivalitas antarinstansi penegak hukum yang berpotensi mengganggu proses pemberantasan korupsi, Benny meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk menjaga soliditas lembaga negara.
“Kita harap Presiden Prabowo tidak diam dan membiarkan kalau memang ada konflik antara Polri dan Kejaksaan mewarnai proses penegakan hukum dalam kasus ini. Jika rivalitas terus terjadi, hal itu akan memperlemah agenda pemberantasan korupsi pemerintah,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Benny menilai pengusutan tiga perkara besar tersebut harus menjadi momentum memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus mendorong pembenahan internal di tubuh Polri.
“Semangatnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum untuk menyelamatkan keuangan negara. Institusi Polri juga harus melakukan pembenahan internal, harus bersih-bersih di dalam tubuh Polri sendiri,” pungkasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
