INAPOS, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak bersama pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, TNI, Polri, serta berbagai pihak lainnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sepanjang 5 Juni hingga 28 September 2026, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah didistribusikan ke 33 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan.
Bantuan tersebut menjangkau 1.557.333 kepala keluarga (KK) atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan di Jawa Tengah.
Dari total distribusi tersebut, sebanyak 36.448.900 liter air bersih bersumber dari dukungan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian 259.000 liter berasal dari APBN, sedangkan 38.755.100 liter lainnya berasal dari dukungan CSR perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi air bersih dalam jumlah tinggi, di antaranya Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (30/9/2026).
Kekeringan Juga Berdampak pada Lahan Pertanian
Luthfi mengatakan, penanganan kekeringan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lahan pertanian untuk menjaga produktivitas komoditas pangan sekaligus mempertahankan ketahanan pangan.
Karena itu, Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota, jajaran terkait, serta TNI untuk memetakan kebutuhan air bagi para petani.
Menurutnya, kondisi lahan pertanian di Jawa Tengah memiliki karakteristik berbeda, terutama antara sawah tadah hujan dan sawah irigasi.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau, sehingga produksi pangan dapat terus berjalan.
Pemprov Jateng Siapkan Antisipasi Kekeringan Berlanjut
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen juga mengimbau masyarakat dan seluruh elemen terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan selama musim kemarau 2026.
Gus Yasin mengajak masyarakat menggunakan air bersih secara hemat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Selain distribusi bantuan air bersih, Pemprov Jawa Tengah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan semakin parah.
Salah satunya melalui pengajuan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Modifikasi cuaca akan dilakukan apabila kondisi di lapangan semakin membutuhkan intervensi.
Langkah lainnya berupa percepatan pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menampung lebih banyak air ketika musim hujan tiba.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani, juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” terang Taj Yasin.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
