KPK dan Polri Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
INAPOS, JAKARTA.- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Rabu (8/1/25).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih menjadi tantangan besar.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan sinergi kuat antar lembaga, tidak hanya dalam penindakan tetapi juga pada aspek pendidikan dan pencegahan.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di berbagai lini. Kami percaya peran Polri, melalui Kortas Tipikor, dapat memperkuat strategi pencegahan sekaligus penindakan,” ujar Setyo.
Ia juga mengingatkan bahwa perbaikan IPK adalah tugas bersama yang membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak. “IPK mencerminkan persepsi nasional dan internasional terhadap Indonesia. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan tanggung jawab kita semua, termasuk Polri,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmen Polri untuk mendukung penuh misi KPK dalam memberantas korupsi.
Ia menegaskan kehadiran Kortas Tipikor Polri bukan untuk tumpang tindih, tetapi untuk memperkuat sinergi dan mempercepat penyelesaian kasus korupsi.
“Kortas Tipikor adalah wujud komitmen kami untuk mendukung pemberantasan korupsi yang lebih efisien. Kami percaya bahwa kerjasama ini akan membawa hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Jenderal Listyo.
Kapolri juga mengungkapkan rencana pembaruan nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Polri untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing institusi.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi strategis antara dua institusi penegak hukum terbesar di Indonesia. Kapolri menegaskan bahwa sinergi ini adalah jawaban atas harapan publik akan pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efektif.
“Dengan adanya kepemimpinan baru di KPK dan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, kami optimis dapat memenuhi harapan masyarakat serta memperbaiki sistem hukum di Indonesia,” pungkasnya. (Rd)
