Kurikulum Koperasi Masuk Sekolah di Jawa Tengah, Inovasi Baru Bangun Ekonomi Kerakyatan Sejak Dini
INAPOS, SEMARANG.- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mengambil langkah progresif dengan menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Kebijakan ini menjadi upaya konkret untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sejak dini di kalangan pelajar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut langkah tersebut sebagai terobosan yang berpotensi menjadi yang pertama di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (5/5/26).
“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” ujar Sumarno.
Menurutnya, kurikulum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem dan esensi koperasi, yang berbeda dari konsep bisnis pada umumnya.
“Koperasi adalah perpaduan antara konsep bisnis dan nilai sosial. Di dalamnya ada kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota. Nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Sumarno menambahkan, inisiatif ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Oleh karena itu, internalisasi nilai ekonomi kerakyatan dinilai penting dilakukan sejak masa sekolah.
“Kita ingin membangun pemahaman ini sejak dini, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Harapannya, koperasi di masa depan dikelola oleh SDM yang memahami ruh koperasi secara utuh, sehingga mampu mewujudkan kemajuan bersama,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyampaikan konsep kurikulum tersebut kepada Menteri Koperasi RI agar dapat dikembangkan menjadi standar nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum ini akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan serta madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.
Ia mengakui, selama ini pembelajaran ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum mengulas secara mendalam aspek perkoperasian. Padahal, pada era 1980-an, pendidikan koperasi sempat menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
“Kami ingin menghidupkan kembali pentingnya pendidikan perkoperasian. FGD ini bertujuan menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” jelas Dwi.
Kurikulum tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. FGD berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 40 ahli di bidang kurikulum dari berbagai unsur, termasuk Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Semarang, serta praktisi koperasi.
Dengan langkah ini, Jawa Tengah optimistis mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun perekonomian bangsa melalui koperasi.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi Inapos
