Pemerintah Resmi Sahkan Kepengurusan Dekopin di Bawah Kepemimpinan Bambang Haryadi
INAPOS, JAKARTA.- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang baru di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi.
Keputusan ini diambil setelah Kemenkum melakukan verifikasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin yang digelar pada 27-29 Desember 2024, serta memastikan bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin tetap berlaku tanpa perubahan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara, pemerintah akhirnya mengakui kepengurusan baru Dekopin dan mengesahkan seluruh struktur kepemimpinannya.
“Pada intinya, kami mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Bambang Haryadi,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kemenkum, Jumat (31/1/25).
Selain mengesahkan ketua umum, pemerintah juga menetapkan kepengurusan lengkap yang mencakup ketua penasehat, ketua harian, sekretaris jenderal, bendahara umum, ketua dewan pengawas, dan ketua majelis pakar.
Menteri Supratman menekankan bahwa pihaknya akan segera mencatatkan kepengurusan baru Dekopin dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkum. Ia berharap keputusan ini dapat mengakhiri polemik yang selama ini terjadi terkait kepemimpinan Dekopin.
“Semoga ini menjadi tonggak baru dalam sejarah perkoperasian di Tanah Air. Saya harap keputusan ini dapat mengakhiri semua polemik terkait Dekopin dan membawa koperasi Indonesia ke arah yang lebih maju,” tegasnya.
Ketua Umum Dekopin terpilih, Bambang Haryadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan hasil Munas Dekopin kepada Kemenkum pada 15 Januari 2025.
Dengan adanya pengesahan ini, ia berharap Dekopin di semua tingkatan, baik wilayah maupun daerah, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelaraskan program koperasi dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin memperkuat sinergi antara Dekopin dan pemerintah agar program koperasi dapat berjalan sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat,” ujar Bambang.
Menurutnya, dengan berakhirnya dualisme kepemimpinan di Dekopin, organisasi ini kini bisa lebih fokus dalam memajukan koperasi di berbagai sektor strategis, seperti ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor yang bisa mendongkrak ekonomi kerakyatan. Mudah-mudahan, Dekopin dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (Nal)
