INAPOS, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat secara aman dan rasional melalui peringatan World Pharmacists Day (WPD) 2026 yang digelar di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/6/9).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Jaga Obat, Jaga Masyarakat: Kolaborasi Strategis untuk Mewujudkan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat”.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim mengatakan, apoteker memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat secara tepat.
Menurut Ali, edukasi kepada masyarakat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan obat, peredaran obat ilegal, hingga persoalan resistensi antibiotik.
“Apoteker memegang peran kunci sebagai penggerak kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi obat secara rasional, memberikan tuntunan terapi yang tepat, menekan efek samping, menjaga ketersediaan pasokan obat yang terjamin, serta memagari warga dari risiko penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal,” ujar Ali.
Ali mengatakan, tantangan kesehatan di Jakarta semakin kompleks. Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat melakukan pengobatan mandiri tanpa pemahaman yang memadai.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi persoalan resistensi antibiotik serta penyalahgunaan sejumlah obat, di antaranya Tramadol, Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Haloperidol.
Karena itu, menurut Ali, penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari apoteker, keluarga, kader PKK, aparat penegak hukum, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Savitri Handayana mendorong 61 Agent of Change yang baru dikukuhkan untuk memperluas edukasi mengenai penggunaan obat secara aman dan rasional di tengah masyarakat.
Savitri juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membeli obat melalui platform daring.
“Jangan mengakses atau membeli obat sembarangan. Kita memiliki fasilitas kesehatan yang cukup, mulai dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, hingga layanan yang dapat hadir langsung ke rumah warga,” katanya.
Menurut Savitri, edukasi tidak hanya menyasar individu, tetapi juga keluarga. Masyarakat perlu memahami bahaya penyalahgunaan obat keras sekaligus memastikan legalitas produk perawatan kulit melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dinkes DKI Jakarta, lanjutnya, turut memperkuat edukasi melalui portal DIMBA, skrining obat rumah tangga bersama kader PKK, serta survei kepatuhan pengobatan bagi pasien diabetes melitus.
Apoteker Diminta Jadi Garda Terdepan
Direktur Muda Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Lucia Rizka Andalusia menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian harus disertai informasi yang benar dan mudah dipahami masyarakat.
Apoteker, kata Lucia, tidak hanya berperan dalam menyediakan obat, tetapi juga memastikan masyarakat memahami cara menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara tepat.
“Teman-teman apoteker, sekali lagi tolong menjadi garda terdepan dalam pemberian obat-obatan, juga menjaga dan memberikan edukasi informasi yang benar,” tutur Lucia.
Lucia juga meminta para Agent of Change meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar.
Menurutnya, hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga perlu ditindaklanjuti dengan akses pengobatan, pemantauan kondisi pasien, serta kepatuhan dalam menjalani terapi.
“Mari kita jaga masyarakat kita, mari kita sehatkan masyarakat Indonesia untuk sumber daya manusia yang lebih baik,” tandasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
