INAPOS, JAKARTA.- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyaksikan penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari kesehatan, pembiayaan perumahan, pendidikan dan ketenagakerjaan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan, hingga transportasi publik.
Pramono mengatakan, kolaborasi lintas badan usaha dan perangkat daerah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kinerja perusahaan milik daerah.
“Hari ini ada 15 dokumen kerja sama antara BUMD dengan BUMD, BUMD dengan BUMN, BUMD dengan OPD yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.
Salah satu kerja sama yang menjadi perhatian adalah program elektrifikasi armada bus Transjakarta selama tiga tahun ke depan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp5,07 triliun. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara melalui penggunaan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan.
Pramono menargetkan seluruh armada bus Transjakarta beralih menggunakan teknologi rendah emisi pada 2029, baik melalui bus listrik, hidrogen, maupun hibrida (hybrid).
“Karena memang diharapkan di tahun 2029 seluruh bus kita itu sudah menggunakan bus elektrik. Dan Jakarta hanya untuk transportasinya nantinya hanya ada bus elektrik, hidrogen, atau hybrid,” katanya.
Ia menjelaskan, elektrifikasi tersebut mencakup 3.782 unit armada Transjakarta. Saat ini, sebanyak 500 bus listrik telah beroperasi melayani penumpang di Ibu Kota.
Menurut Pramono, pengembangan bus listrik akan terus dilanjutkan, disertai rencana pengoperasian bus berbahan bakar hidrogen dan teknologi hibrida.
“Dan kalau itu sudah bisa diwujudkan, sebenarnya hampir 100 persen bus kita itu bus elektrik, hybrid, dan hidrogen. Karena sebentar lagi akan ada bus hidrogen dan juga hybrid,” ucapnya.
Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyampaikan bahwa hingga triwulan III 2026 telah terjalin 52 kerja sama strategis dengan total nilai mencapai Rp4,5 triliun.
Kerja sama tersebut terdiri atas 27 kerja sama antara BUMD dan BUMN senilai Rp2,4 triliun serta 25 kerja sama antarbadan usaha milik daerah senilai Rp2,1 triliun.
Syaefuloh menjelaskan, penandatanganan 15 dokumen kerja sama kali ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta dalam BUMD Leaders Forum. Melalui arahan tersebut, seluruh BUMD didorong memperkuat sinergi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan.
“Agenda pada hari ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur pada acara BUMD Leaders Forum beberapa waktu yang lalu, yang mengamanatkan agar seluruh BUMD bersinergi dalam meningkatkan layanan dan kinerja perusahaan,” jelasnya.
Syaefuloh memaparkan, 15 dokumen kerja sama yang ditandatangani mencakup lima kelompok utama.
Pertama, kerja sama antara BUMD dan BUMN senilai Rp120 miliar. Ruang lingkupnya meliputi pemanfaatan sarana telekomunikasi, penyediaan kamera pengawas atau CCTV, pusat data, kajian energi terbarukan, serta pengembangan ekosistem hidrogen.
Kedua, kerja sama antara BUMD dan OPD senilai Rp909 miliar. Kerja sama ini mencakup penyediaan rantai pasok bahan makanan, pengelolaan sanitasi dan limbah medis maupun nonmedis, akses pembiayaan perumahan bagi sektor nonformal, serta fasilitasi pelatihan dan praktik kerja lapangan bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK).
Ketiga, kerja sama antarbadan usaha milik daerah senilai Rp41 miliar. Ruang lingkupnya meliputi penyediaan infrastruktur digital, fasilitas pembiayaan dan penjaminan proyek, kerja sama konstruksi, serta pengelolaan limbah di pasar, MRT, dan Kawasan Berikat Nusantara.
Keempat, penandatanganan kerja sama antara PT Transportasi Jakarta, Bank DKI, dan Jamkrida terkait fasilitas pembiayaan program elektrifikasi armada Transjakarta senilai sekitar Rp5,07 triliun.
Kelima, perjanjian fasilitas pembiayaan pembangunan pedestrian deck atau jalur pejalan kaki bertingkat di kawasan Dukuh Atas senilai Rp220 miliar antara Bank DKI dan PT MRT Jakarta.
Pramono juga menyoroti pengembangan lahan properti berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di sekitar jalur MRT dan Transjakarta dengan nilai sekitar Rp396 miliar. Pengembangan kawasan berbasis transportasi publik tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antarmoda dan mendukung mobilitas masyarakat.
Melalui rangkaian kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta mendorong BUMD agar semakin berperan dalam pembangunan kota, mulai dari pengembangan infrastruktur, peningkatan akses layanan dasar, hingga percepatan penggunaan energi rendah karbon.
Sinergi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat efektivitas program pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga Jakarta.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
