RDP DPRD Kota Cirebon Soal Pembongkaran Jembatan Rel Kalibaru, Wali Kota Minta Maaf dan Janji Evaluasi
INAPOS, KOTA CIREBON.- Polemik pembongkaran Jembatan Rel Besi Kuno Kalibaru menjadi sorotan serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Cirebon, Rabu (22/4/2026).
RDP tersebut menghadirkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo, perwakilan PT Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon yang diwakili Vice President Sigit Winarto, budayawan, serta unsur masyarakat.
Dalam forum tersebut, Effendi Edo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya para pemerhati sejarah dan budaya. Ia mengakui adanya kekurangan koordinasi dalam pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Sukalila yang berujung pada pembongkaran rel besi peninggalan kolonial di kawasan Kalibaru.
“Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Niat awal adalah perbaikan infrastruktur untuk mengatasi banjir, namun kami menyadari ada nilai historis yang seharusnya diproteksi lebih hati-hati,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stamis Klau, menyayangkan tidak adanya kajian mendalam sebelum dilakukan pembongkaran. Menurutnya, setiap aset yang diduga memiliki nilai cagar budaya harus mendapatkan perlakuan khusus sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan bahwa langkah awal yang wajib dilakukan adalah kajian berbasis keilmuan dan protokol cagar budaya, bukan sekadar asumsi teknis semata.
“Seharusnya ada kajian berbasis akademik terkait status benda tersebut, apakah termasuk cagar budaya atau tidak. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Umar menambahkan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Ia menekankan bahwa setiap temuan yang diduga sebagai benda cagar budaya wajib dilaporkan dan diteliti terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi Inapos
