Subang Krisis Sekolah Negeri, Encep Sugiana Desak Pemprov Jabar Segera Bertindak
INAPOS, BANDUNG.- Ketimpangan akses pendidikan tingkat menengah atas di Kabupaten Subang kian memprihatinkan. Di tengah semangat pemerataan pendidikan yang terus digaungkan, nyatanya masih banyak kecamatan di Subang yang belum memiliki satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
Realitas ini menjadi beban tahunan bagi ribuan siswa dan orang tua yang berharap pendidikan berkualitas namun terbentur keterbatasan sarana.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Encep Sugiana, mengungkapkan keresahannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, kekurangan SMA dan SMK Negeri di Subang merupakan pekerjaan rumah lama yang hingga kini belum kunjung terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Di sejumlah kecamatan di Subang, masih belum ada SMA atau SMK Negeri. Ini jelas menjadi masalah besar dan harus segera ditangani,” ujar dr. Encep kepada Inapos pada Senin (16/6/25).
Encep menjelaskan, Pemprov Jabar sebenarnya telah menyadari persoalan ini dan tengah berupaya menutup kekurangan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan ruang kelas, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.
Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat langkah-langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara masif dan cepat.
“Pak Gubernur sekarang sedang mengejar kekurangan sekolah ini. Tapi karena anggaran terbatas, kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam satu tahun,” katanya.
Sebagai solusi jangka pendek, lanjut Encep, pemerintah menerapkan kebijakan penambahan kuota siswa pada sekolah negeri terdekat. Setiap rombongan belajar (rombel) diberikan tambahan empat siswa. Namun kebijakan ini dinilai belum menyentuh akar permasalahan.
“Tambahan 4 kursi per kelas itu tetap belum bisa menutupi masalah besarnya, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah negeri yang ada,” tegas politisi dari Fraksi PKS itu.
Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke SMA dan SMK Negeri tetap tinggi, namun daya tampung sekolah negeri tidak bertambah signifikan. Akibatnya, banyak siswa terpaksa beralih ke sekolah swasta. Bagi yang mampu, itu mungkin bukan masalah. Namun bagi keluarga dengan ekonomi terbatas, biaya di sekolah swasta sering kali menjadi beban yang berat.
“Mayoritas siswa sebenarnya ingin masuk ke SMA atau SMK Negeri, tapi karena kuota terbatas, banyak yang tidak tertampung,” ungkap Encep.
Untuk mengatasi hal ini, Encep mendorong Pemprov Jabar agar tidak hanya fokus membangun sekolah negeri baru, tetapi juga memperkuat peran sekolah swasta sebagai mitra strategis.
Ia menyarankan agar sekolah swasta mendapat bantuan operasional yang lebih besar dari pemerintah, sehingga dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua.
“Bantuan pemerintah kepada sekolah swasta harus diperbesar. Tujuannya agar biaya operasional mereka tidak sepenuhnya dibebankan ke orang tua murid,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika sekolah swasta dibantu dan diperkuat, maka mereka dapat menjadi solusi nyata untuk mendukung pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di Subang.
“Sekolah swasta pun harus dibantu agar bisa maju sebagaimana sekolah negeri. Karena yang tidak tertampung di negeri pasti larinya ke swasta. Kalau swasta kuat, pendidikan pun ikut terbantu,” pungkas Encep.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi Inapos
