INAPOS, JAKARTA.- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, serta penasihat khusus presiden. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak pada sekitar 55 ribu pekerja.
Rapat koordinasi digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Desk Ketenagakerjaan Polri, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
“Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja,” ujar Dasco kepada wartawan.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan serikat pekerja memiliki langkah yang sama dalam menghadapi ancaman PHK yang mulai meningkat di berbagai sektor industri.
Menurut Dasco, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi semakin penting di tengah tekanan yang dihadapi dunia usaha. Saat ini, sekitar 55 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan akibat lonjakan harga gas industri dari sekitar 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per MMBTU.
Kondisi tersebut dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada industri keramik, tetapi juga berpotensi merembet ke sektor tekstil dan berbagai industri padat karya lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu memastikan koordinasi antara DPR dan pemerintah akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap langkah mitigasi berjalan efektif dan mampu mencegah terjadinya gelombang PHK yang lebih luas.
“Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Samsurijal,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK akan melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalan yang dihadapi. Permasalahan tersebut meliputi tingginya biaya energi, penurunan permintaan pasar, hingga persoalan internal perusahaan.
Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan satgas dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, serikat pekerja, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pemantauan dan langkah mitigasi terhadap potensi PHK.
“Kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK,” kata Prasetyo.
Reporter: Agus
Editor: RedaksiÂ
