INAPOS, KOTA CIREBON.- Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, SE, mendorong agar berbagai capaian pembangunan daerah diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.
Menurut Andrie, sambutan Wali Kota Cirebon dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak semestinya hanya menjadi laporan capaian kinerja pemerintah. Lebih dari itu, capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan pengawasan bersama untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kemerdekaan di usia 81 tahun ini harus dimaknai penyelenggaraan pemerintahan yang semakin matang, transparan, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif, memiliki peran penting memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan publik,” kata Andrie usai mengikuti apel HUT ke-81 RI di Lapangan Bima Madya, Kota Cirebon, Senin (17/8/2026).
Ia menegaskan, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kinerja pemerintahan yang memberikan kepastian sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, DPRD Kota Cirebon akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan agar pelaksanaannya tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Menurut Andrie, sejumlah sektor menjadi perhatian DPRD, mulai dari jaminan kesehatan, pengendalian inflasi, penataan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sektor-sektor tersebut, kata dia, membutuhkan perhatian secara berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Capaian UHC Harus Diikuti Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Andrie mengatakan, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup hanya diukur berdasarkan capaian angka. Hal yang lebih penting adalah dampak program tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah sektor kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Cirebon telah mencapai 100,33 persen dan mengantarkan daerah tersebut meraih UHC Awards 2026.
Capaian tersebut, menurut Andrie, merupakan prestasi yang patut diapresiasi sekaligus harus dipertahankan. Namun, cakupan kepesertaan yang tinggi harus diikuti dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Capaian UHC merupakan hal yang patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah yang harus terus kami awasi,” katanya.
DPRD, lanjut Andrie, akan terus mendorong agar kepastian kepesertaan JKN dapat berjalan seiring dengan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon.
Pengendalian Inflasi Harus Dirasakan Masyarakat
Di sektor ekonomi, Andrie juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, predikat Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali yang diraih Kota Cirebon harus menjadi momentum untuk memperkuat berbagai kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
“Pengendalian inflasi harus terasa sampai ke dapur masyarakat. DPRD akan mendorong agar kebijakan terkait harga kebutuhan pokok, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi daerah terus mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan, indikator keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya terlihat dari angka statistik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan
Andrie menegaskan pembangunan Kota Cirebon merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewenangan menjalankan kebijakan, DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Kota ini milik bersama. Pemerintah menjalankan kebijakan, DPRD mengawasi dan menyusun kebijakan bersama pemerintah, sementara masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi,” katanya.
Momentum HUT ke-81 RI, menurut Andrie, juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
DPRD Kota Cirebon berkomitmen menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara transparan, terukur, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagaimana kita bekerja keras, berpikir rasional, mengawal kebijakan, dan berkolaborasi untuk memajukan Kota Cirebon,” pungkas Andrie.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi
