Musrenbang Jabar 2025 Digelar di Cirebon, Wali Kota Soroti Isu Pesisir hingga Kemacetan Rel Kereta
INAPOS, KOTA CIREBON.- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 resmi digelar di Gedung Negara Cirebon pada Rabu (7/5/25).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dengan mengusung tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”, Musrenbang tahun ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah desa (lembur) dan kota, sejalan dengan visi “Lembur Diurus, Kota Ditata”.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, selaku tuan rumah, menyambut hangat seluruh peserta dan menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarwilayah dan sektor.
“Forum ini adalah ruang menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat kolaborasi demi masa depan Jawa Barat,” ujar Wali Kota.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan empat isu strategis yang memerlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
- Pengelolaan Wilayah Pesisir
Cirebon sebagai kota pesisir menghadapi tantangan abrasi, degradasi ekosistem, dan tata ruang. Wali Kota menekankan perlunya strategi provinsi dalam penataan pesisir yang tidak hanya mendukung sektor ekonomi dan pariwisata, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. - Perlintasan Sebidang Kereta Api
Terdapat 11 titik perlintasan dengan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, yang menimbulkan kemacetan dan risiko kecelakaan. Pemerintah Kota mendorong keterlibatan provinsi dalam mencarikan solusi jangka panjang melalui koordinasi lintas kementerian. - Normalisasi Sungai di Kawasan Permukiman
Banjir masih menjadi persoalan serius di beberapa titik pemukiman. Pemkot berharap adanya program terpadu antara pemerintah kota, provinsi, dan lembaga teknis untuk percepatan normalisasi sungai. - Peningkatan Infrastruktur Jalan
Peningkatan kualitas jalan menjadi kebutuhan mendesak mengingat mobilitas ekonomi yang semakin tinggi. Pemerintah Kota mengharapkan dukungan teknis dan anggaran dari provinsi untuk mempercepat pembangunan jalan lintas wilayah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan visi pembangunan Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih—makmur, tenteram, dan tertata. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan transformasi layanan dasar.
Gubernur juga memperkenalkan pendekatan Gerbang Pancaniti dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, yang mencakup lima tahap: Niti Harti (memahami makna), Niti Surti (menelaah kondisi), Niti Bukti (melihat data), Niti Bakti (melaksanakan), dan Niti Sajati (memaknai secara utuh).
“Kita ingin pembangunan yang berpijak pada kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar angka atau proyek,” tegas Dedi Mulyadi.
Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik semangat kolaborasi dalam Musrenbang ini dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung arah pembangunan Jawa Barat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi Inapos
