PWI Pusat Rampungkan Draf Penyempurnaan PD/PRT, Siap Diperkuat Lewat Konsultasi Daerah
PWI Pusat Rampungkan Draf Penyempurnaan PD/PRT, Siap Diperkuat Lewat Konsultasi Daerah
Inapos, Jakarta – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi merampungkan rangkaian Rapat Pleno pembahasan draf penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). Rapat tersebut digelar di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/1/2026) sore.
Rapat pleno ini menjadi penanda penting konsolidasi organisasi, setelah pembahasan intensif penyempurnaan PD/PRT berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026. Pertemuan strategis itu dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat.
Rapat dipimpin Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito). Dalam pengantarnya, ia menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional untuk menjaga keberlanjutan organisasi di tengah dinamika dunia pers.
“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujarnya.
Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat. Ia menyebut, proses penyempurnaan dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.
“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Menurut Nurcholis, penyempurnaan PD/PRT kali ini diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi. Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung Februari 2026.
“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.
Tim penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh sebagai Ketua Tim, Nurcholis MA Basyari sebagai Sekretaris, serta anggota tim Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.
Dalam pembahasan tersebut, mengemuka dua perubahan fundamental. Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta. Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.
Perubahan kedua adalah pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, KEJ, dan KPW PWI.
“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” ujar Zugito.
Menutup rangkaian rapat pleno, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan kepada pengurus PWI di daerah.
“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” jelasnya.
Melalui tahapan ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT dan memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang solid, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Reporter : Didin
Editor : Tim Redaksi
