INAPOS, JAKARTA.- Bank Jakarta bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mengucurkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp2,11 triliun untuk mendukung pembangunan tujuh proyek infrastruktur prioritas di DKI Jakarta.
Pembiayaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan transportasi, hunian layak, serta sarana pengendalian banjir di Ibu Kota. Dari total pembiayaan, Bank Jakarta menyediakan dana sebesar Rp1 triliun, sementara PT SMI memberikan dukungan maksimal sebesar Rp1,11 triliun.
Kerja sama tersebut menjadi bentuk sinergi antara lembaga pembiayaan pemerintah dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam memperkuat alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur daerah.
Perjanjian pembiayaan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansja, dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo di Balai Kota Jakarta, Senin (28/9/2026).
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, kolaborasi dengan PT SMI merupakan bagian dari dukungan perseroan terhadap pembangunan Jakarta menuju kota global.
“Sinergi antara sektor keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi fundamental penting dalam mendorong akselerasi pemenuhan kebutuhan pembangunan di Kota Jakarta,” ujar Agus.
Menurutnya, Bank Jakarta sebagai bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bank Jakarta, lanjut Agus, juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
“Kami meyakini, dukungan pembiayaan yang tepat pada sektor prioritas akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Jakarta yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing sebagai kota global,” katanya.
Tujuh Proyek Infrastruktur Prioritas
Pembiayaan sindikasi Rp2,11 triliun tersebut mencakup tujuh kegiatan infrastruktur di Jakarta.
Proyek tersebut meliputi pembangunan Flyover Latumeten, Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru, Rumah Susun Padat Karya Tahap II, serta Rumah Susun Rorotan IX Tahap I.
Selain itu, pembiayaan dialokasikan untuk pembangunan waduk, situ dan embung; polder dan kolam retensi; serta tanggul dan pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III.
Pembangunan Flyover Latumeten diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sementara pembangunan rumah susun ditujukan untuk menambah ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Adapun pembangunan waduk, embung, polder, kolam retensi, serta tanggul pesisir diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir dan meningkatkan ketahanan Jakarta terhadap risiko bencana serta dampak perubahan iklim.
PT SMI Catat Komitmen Pembiayaan Daerah Rp37,19 Triliun
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, pembangunan infrastruktur daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang inovatif dan kolaboratif.
Karena itu, PT SMI terus memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyediakan alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
“PT SMI siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menghadirkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sekaligus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucap Reynaldi.
Hingga Juli 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah mencapai Rp37,19 triliun, dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp13,67 triliun.
Menurut Reynaldi, kolaborasi dengan Bank Jakarta diharapkan dapat menjadi salah satu model pembiayaan kreatif yang dapat diterapkan di daerah lain dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Ia menambahkan, dukungan tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Keuangan untuk mendorong pembiayaan kreatif sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
“Melalui pembiayaan sindikasi ini, pembangunan infrastruktur Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas perkotaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, memperlancar mobilitas, serta memperkuat perlindungan wilayah dari ancaman banjir,” tandasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
