Industri Cirebon Timur Tak Mampu Redam Pengangguran, Aktivis Desak Solusi Nyata dari Pemerintah
Cirebon, inapos.id — Deretan pabrik berdiri megah di wilayah Cirebon Timur, Kabupaten Cirebon. Kawasan ini sejak lama digadang-gadang sebagai penopang perekonomian daerah, sekaligus menjadi jawaban atas persoalan pengangguran. Namun faktanya, geliat industri tersebut belum juga mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, jumlah pengangguran masih menyentuh angka 84.990 orang. Angka itu memunculkan ironi tersendiri, sebab di tengah tumbuhnya kawasan industri, masyarakat setempat justru banyak yang kehilangan pekerjaan utamanya sebagai petani.
Aktivis Panggon Rakyat, Kartikan Eka Andriyudha, angkat bicara terkait kondisi tersebut. Ia menilai industrialisasi di Cirebon Timur belum memberikan manfaat nyata bagi warga lokal, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian setelah lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan.
“Di Kabupaten Cirebon khususnya di wilayah timur yang sekarang menjadi kawasan industri itu, menurut data BPS ada sekitar 85 ribu pengangguran. Dipastikan mayoritas adalah buruh tani. Dulu mereka bertani, berkebun di wilayah kami, sementara sekarang semua sudah dijadikan kawasan industri,” ungkap Eka. Rabu (27/8/2025)
Lebih jauh, Eka menyoroti persoalan batas usia tenaga kerja yang diterapkan oleh perusahaan. Menurutnya, pabrik-pabrik di wilayah tersebut hanya mau menerima tenaga kerja dengan kategori fresh graduate, yaitu usia lulusan SMA hingga 35 tahun.
Akibatnya, kelompok usia 40 tahun ke atas, yang sebelumnya menggantungkan hidup sebagai buruh tani, kuli macul, hingga kuli panggul, kini kehilangan arah.
“Dalam usia 45 tahun ke atas, itu mereka mau dijadikan seperti apa? Bagaimana? Dulu mata pencarian mereka itu mayoritas buruh tani, sementara lahan pertanian sekarang sudah tidak ada. Semua sudah dijadikan kawasan industri dan perumahan,” tegasnya.
Eka juga menyinggung adanya praktik pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja di beberapa pabrik.
Hal itu, menurutnya, makin mempersempit kesempatan warga miskin untuk bisa bekerja.
“Anak-anak yang masuk ke pabrik itu juga, isu yang beredar, harus bayar uang. Kalau memang begitu, masyarakat kecil semakin sulit. Padahal harapan mereka bekerja di pabrik agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa problem utama di Cirebon Timur bukan hanya soal angka pengangguran, melainkan bagaimana pemerintah daerah memberikan solusi konkret untuk kelompok usia produktif yang terpinggirkan oleh industrialisasi.
“Harapannya Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan solusi yang tepat. Misalnya, mereka bisa diberdayakan masuk ke pabrik walaupun bukan jadi tenaga inti. Bisa di bagian pemeliharaan, pengadaan, atau katering. Dari yang tadinya berkebun, bisa dialihkan ke pekerjaan lain, seperti mengolah bawang, memasak, dan sebagainya. Itu masih bisa,” kata Eka.
Eka menegaskan, tanpa adanya kebijakan yang berpihak, industrialisasi di Cirebon Timur justru menjadi bumerang bagi masyarakat lokal. Alih-alih membuka lapangan kerja luas, justru memunculkan pengangguran baru dan menghapus mata pencaharian tradisional.***(Din)
