Lindungi Pekerja Migran, Gubernur Jateng Siapkan Role Model Pendampingan hingga Pemberangkatan
INAPOS, SEMARANG.- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal wilayahnya dengan menyiapkan role model pendampingan dan pelatihan di setiap kabupaten/kota.
Langkah ini diambil guna memastikan proses rekrutmen hingga pemberangkatan PMI berjalan sesuai prosedur dan meminimalisasi risiko penipuan maupun penyelewengan.
“Saya sudah perintahkan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat role model terkait pendampingan dan pelatihan. Harus ada penyelarasan mulai dari rekrutmen hingga pemberangkatan PMI,” ujar Luthfi saat menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, di kantor Gubernur, Selasa (15/4/25).
Data penempatan PMI asal Jawa Tengah menunjukkan angka yang signifikan. Sepanjang 2024, tercatat sebanyak 66.611 PMI diberangkatkan, sementara hingga Maret 2025 sudah mencapai 14.361 orang. Sembilan kabupaten menjadi sentra pengiriman PMI, yakni Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo.
“Jawa Tengah secara nasional berada di posisi kedua setelah Jawa Timur dalam jumlah PMI. Mereka ini adalah pahlawan devisa karena kontribusinya sangat besar,” jelas Luthfi.
Enam negara menjadi tujuan utama penempatan PMI asal Jawa Tengah, yaitu Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Negara lain seperti Jerman juga mulai menjadi tujuan baru. Gubernur menekankan pentingnya memahami karakteristik lokal tiap daerah dalam membina calon PMI.
“Setiap daerah punya kondisi sosial-budaya berbeda. Ada yang karena faktor ekonomi, ada pula karena tradisi turun-temurun. Ini semua harus kita selaraskan agar penanganannya tidak timpang dan lebih terintegrasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang jelas dan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta layanan penempatan kerja luar negeri secara legal.
“Pak Menteri memberikan warning agar ada satu aplikasi terpadu yang transparan dan memudahkan proses kerja ke luar negeri,” ungkap Luthfi.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyatakan kunjungannya ke Jateng bertujuan memperkuat konsolidasi penempatan PMI, khususnya pada sektor pekerja dengan keterampilan menengah ke atas (medium skill).
“Kita perlu menciptakan ekosistem pelatihan yang mumpuni. Pekerja migran tidak hanya berkontribusi secara ekonomi, tapi juga membawa pulang keterampilan dan pengetahuan baru. Itu nilai tambah yang luar biasa,” kata Karding.
Ia mendorong adanya regulasi daerah serta pembentukan unit kerja khusus yang menangani PMI di tiap kabupaten/kota. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi hal penting agar mereka menempuh jalur legal dan aman.
“PMI adalah solusi untuk mengurangi pengangguran. Maka, harus kita kelola secara serius dan profesional,” pungkasnya. (Er)
