Mahasiswa Cirebon Gelar Aksi di DPRD, Tuntut Pencabutan Inpres dan Evaluasi Program Pemerintah
INAPOS, KOTA CIREBON.- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon (GMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (24/2/25).
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait kebijakan anggaran dan proyek nasional yang dinilai bermasalah.
Gymnastiar, perwakilan GMC, menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat Cirebon menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Nusantara serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap teknis dan pelaksanaan program Makan Siang Bergizi Gratis.
“Kami khawatir program ini berpotensi menjadi ladang mega korupsi karena sejak awal terlihat adanya indikasi politik balas budi dan nepotisme,” ujar Gymnastiar dalam orasinya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti minimnya pengawasan terhadap proyek besar seperti BPI Nusantara.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi proyek bernilai fantastis tersebut.
“Target investasi BPI Nusantara disebut mencapai 900 miliar dolar AS atau lebih dari Rp14.000 triliun. Dengan minimnya pengawasan dan adanya kepentingan politik dalam penunjukan pejabatnya, kami khawatir proyek ini akan merugikan negara,” tegasnya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. (Kris)
