Hadapi Geopolitik Global dan El Nino, Pramono Anung Siapkan Relaksasi Pajak untuk Jaga Ekonomi Jakarta
INAPOS, JAKARTA.- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan I Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).
Ia mengungkapkan bahwa terdapat dua tantangan utama yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yakni dinamika geopolitik di Timur Tengah serta ancaman fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung cukup panjang.
“Di tengah dinamika global yang tidak gampang, ada dua yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah geopolitik perang di Middle East yang belum tahu kapan akan selesai. Yang kedua, sebentar lagi kita akan memasuki El Nino yang panjang dari April sampai dengan September,” ujar Pramono.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan kebijakan fiskal berupa relaksasi pajak daerah guna menjaga daya tahan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan mampu meredam dampak tekanan global terhadap perekonomian ibu kota.
“Kami akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang lebih kompetitif dan menarik, sehingga tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini bisa direspons dengan relaksasi,” jelasnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam kebijakan ini adalah sektor restoran dan perhotelan. Pemprov DKI berencana memberikan insentif pajak guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi global.
Pramono menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait besaran dan bentuk insentif yang akan diberikan. Paket kebijakan tersebut nantinya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Selain kebijakan fiskal, Pemprov DKI juga menaruh perhatian serius terhadap ketersediaan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan, gangguan pada rantai pasok global tidak boleh berdampak pada ketersediaan energi di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah daerah turut mendorong optimalisasi penggunaan energi terbarukan sebagai langkah jangka panjang.
“Pemerintah DKI Jakarta secara khusus juga memantau BBM dan LPG 3 kilogram karena ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat,” tegasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi Inapos
